Ukti BA

Akhir – akhir ini banyak siswa SMP menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi menuju sekolah. Padahal usia mereka baru sekitar 13 tahun, sehingga para siswa SMP tersebut belum mempunyai SIM. Hal ini disamping menimbulkan kemacetan, juga berakibat buruk dengan sering terjadinya kecelakaan. Karena siswa SMP dalam mengendarai sepeda belum berorientasi pada keselamatan, namun hanya kesenangan semata. Suharsimi Arikunto menegaskan siswa adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan di lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah, yakni sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas. (Suharsimi Arikunto, 1999: 11). Sehingga seharusnya seorang pelajar tersebut sebagai penerus bangsa yang tengah menempuh pendidikan hendaknya sadar akan hukum dan taat pada peraturan yang berlaku sebagai wujud partisipasinya dalam usaha pemerintah dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara yang mempunyai citra diri yang tertib dengan meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas. 

Laporan Kapolres Boyolali melalui http://news.okezone.com

Selain kurangnya patuh pada peraturan lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan. Siswa SMP yang mengendarai Sepeda motor ke sekolah tersebut melanggar pasal 77 UU No.22 Th 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan dan pasal 81 UU No.22 Th 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana “setiap orang” harus memenuhi persyaratan untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu usia, admistratif, kesehatan dan lulus ujian. Syarat Usia ditentukan paling rendah adalah usia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM tersebut. Namun kenyataannya, siswa masih tetap menggunakan sepeda motor ke sekolah walaupun mereka belum mempunyai SIM, bahkan kelengkapan kendaraan mereka kurang. Mereka pun belum menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor tersebut. Sehingga disimpulkan kesadaran hukum meraka masih sangat rendah. 

Dalam peraturan sekolah di SMP N 1 Nogosari sebenarnya juga melarang siswanya menggunakan sepeda motor ke sekolah. Jika melanggarnya akan mendapatkan pointyang cukup besar. Namun hal ini nampaknya diabaikan para siswanya. Meskipun mereka dilarang membawa motor ke sekolahan, mereka tetap dapat memarkiran sepeda motornya di rumah-rumah warga sekitar sekolah dengan hanya membayar biaya parkir Rp 1.000,-. Sehingga masyarakat sekitar juga kurang memperdulikan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa SMP N 1 Nogosari dan lebih mementingkan keuntungan dari bisnis parkir. Siswa SMP N 1 Nogosari ini pun juga belum memakai kelengkapan saat menegndarai Sepeda motor, seperti tidak membawa STNK dan Helm. Bahkan sepeda mereka tidak ada spionnya dan sudah dimodif tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan ada juga sepeda motor satu pun digunakan untuk 3 orang. 

Abstrak

Program Legislasi Nasional merupakan instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional, sehingga Prolegnas ini dijadikan strategi dalam pembangunan hukum nasional dalam skala tertentu baik dekat maupun panjang yang dilakukan oleh DPR bersama Pemerintah. Namun nampaknya kinerja para lembaga yang berwenang belum optimal, menyebakan prolegnas ini belum didapat terselesaikan sesuai dengan target. Untuk itu tujuan dari paper ini untuk menganalisis dan mengevaluasi Program Legislasi Nasional di Indonesia tahun 2010-2014.

Keyword : Prolegnas, Evaluasi Kuantitas, Evaluasi Kualitas

Pendahuluan

            Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2007, Pembangunan Hukum Nasional merupakan salah satu agenda dalam Rencana Pembangunan Nasional 2005-2025. Salah satunya yaitu adanya Program Legislasi Nasional. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menurut UU Nomor 10 tahun 2004 adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.Sehingga prolegnas menjadi instrumen mekanisme perencanaan hukum, yakni para pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) merencanakan pembangunan materi hukum melalui perundang-undangan melalui suatu program yang terencana, terpadu dan tersistematis.

            Pada tahun 2005-2009, Prolegnas tahun 2005-2009, belum sepenuhnya dapat  dilaksanakan sesuai maksud dan tujuannya. Sampai tahun terakhir, kinerja DPR dalam bidang legislasi masih menyisakan sejumlah besar RUU yang belum diajukan ataupun belum selesai dibahas. Kinerja legislasi DPR-RI periode2004-2009 hanya mencapai 71.7 persen dengan menyelesaikan 193 RUU (disetujui dan disahkan menjadi undang-undang) dari 284 yang ditargetkan pada prolegnas 2005-2009. Disamping itu Mayoritas RUU yang dihasilkan adalah RUU pemekaran wilayah dan ratifikasi perjanjian internasional, hal tersebut belum padahal tidak bengitu dibutuhkan rakyat Indonesia. Justru yang dibutuhkan malah tidah dibahas oleh DPR bersama Pemerintah.

            Berdasarkan pengalaman periode yang lalu, maka pada tahun 2010-2014 DPR pada awal masa tugas mereka mencanangkan target 247 RUU dalam program legislatif nasional (prolegnas) sepanjang lima tahun. Target ini lebih rendah dari periode sebelumnya (2005-2009). Hal ini dimaksudkan agar DPR bersama Pemerintah dapat menyelesaikan Prolegnas tersebut baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan baik dan prolegnas yang disyahkan bermanfaat bagi masyarakat.

            Dengan demikian  paper ini bertujuan untuk menganalisis program legislasi nasional yang telah dilakukan pemerintah bersama DPR pada tahun 2009-2014. Apakah DPR bersama Pemerintah dapat menyelesaikan semua RUU tersebut dan bagaimana substansi dari RUU tersebut terhadap kebutuhan masyarakat. Maka prolegnas tahun 2010-2014 akan dievaluasi berdasakan segi kuantitas dan kualias. Pengevaluasian dapat dijadikan penentu arah dan kebijakan politik hukum yang akan dibangun dalam lima tahun kedepan dalam pembahasan Prolegnas tahap berikutnya.

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Triana Rejekiningsih, S.H, K.N, M.Pd 

Disusun Oleh :